bewitono

Anak Muda dalam Ancaman Mindset:  Balkanisasi Nusantara Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara didalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam ciri pertahanan negara Indonesia yang kesemestaan tentunya sistem pertahanan Indonesia melibatkan Pemuda sebagai  Agent Of Defence.  Jika diamati kecenderungan ancaman dewasa ini merupakan ancaman  unconventional,  dimana ancaman non-militer lebih cenderung terjadi dibanding ancaman militer seperti perang langsung yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perkembangan Industri 4.0 juga telah mengubah dimensi ancaman menjadi ancaman  Cyber , perang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi sebagai senjata utama. Perubahan yang terjadi di Era globalisasi juga mengancam kedaulatan negara, hal itu disebabkan oleh banyaknya gagasan baru yang datang dari luar negara kemudian merasuki pemikiran masyarakatnya. Gagasan yang datang tersebut sering bertentangan de

 Agenda Balkanisasi Mengancam Indonesia Setelah Afghanistan, Irak, Libya, Suriah dan Mesir, kini Indonesia masuk pada fase aktif operasi  devide at impera  (Balkanisasi) yang dijalankan Barat secara terukur. “Mau Terong, atau terima Pentungan?”  Tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat pada khususnya dan Barat pada umumnya tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sulit,bukan hanya dikarenakan pertumbuhan ekonomi China-India dan Negara-negara lain yang mulai melunturkan dominasi dan hagemoni ekonomi Barat, melainkan juga Barat yang telah berulangkali mengalami krisis Bubble economic yang karenanya mereka membutuhkan jalan keluar atas kondisi tersebut, dan sangat jelas bahwa mereka kini membutuhkan pasar baru untuk lemparan product-product mereka dan sumber daya alam lain (yang sama dan/atau lebih murah) untuk menekan biaya produksi. Lalu, dimana keterkaitannya dengan Indonesia? Terkait Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang limpah dan nilai tawar dalam bidang poli

Pemerintah menerapkan kebijakan non-tarif atau Non-Tariff Measures (NTM) agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investasi di dalam negeri. Kebijakan regulasi teknis berbasis standardisasi ini juga diimplementasi negara-negara lain, yang diperbolehkan melalui perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan ( Technical Barriers to Trade /TBT) dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). “Banyak negara di dunia yang memanfaatkan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagai instrumen untuk mengamankan industri dalam negerinya dari serangan produk-produk impor yang tidak berkualitas,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara dalam acara Forum Standardisasi Industri di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Ngakan menjelaskan, pada tahun 1994, Indonesia secara resmi meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreeme