bewitono

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memprediksi konsumsi baja pada semester 1/2016 akan naik tipis, yaitu sekitar 300 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Budi Irmawan mengatakan pertumbuhan konsumsi baja akan meningkat meski tipis menjadi 7,5 juta ton pada semester 1/2016 yang sebelumnya sebesar 7,3 juta ton di semester 1/2015. “Untuk konsumsi baja semester I tahun ini, saya kira akan Iebih baik meski masih mirip yaitu menjadi 7,5 juta ton-7,7 juta ton. Apalagi harusnya peningkatan itu juga mengikuti peningkatan infrastruktur pemerintah. Impor juga otomatis meningkat,” katanya pada  Bisnis , Senin (23/5). Namun, dia kurang yakin dengan pertumbuhan industri domestik mengingat adanya pengetatan anggaran pemerintah. Bahkan dia mengatakan trennya stagnan, seperti prediksi pertumbuhan baja dunia yang hanya sebesar 0,7%. Dia menjelaskan target penyerapan baja dalam negeri untuk proyek infrastruktur pemerintah seja

ERA Presiden Soeharto, 1996-1998, menjadi peletak dasar sektor industri. Di sisi lain, penguatan sektor, industri strategis juga menjadi perhatian penguasa Orde Baru tersebut. Sebut saja misalnya pengembangan industri strategis seperti PT Pindad. Produsen alat militer dan mesiu, alat elektrik, mesin industri serta komponen itu bermula dari bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama Artillerie Constructie Winkel (ACW) yang didirikan pada 1808.Selanjutnya pabrik dipindahkan ke Bandung pada 1923. Pemerintah Belanda pada 1950 menyerahkan pabrik tersebut kepada Pemerintah Indonesia, kemudian pabrik tersebut diberi ' nama Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang berlokasi di PT Pindad sekarang ini.  Selanjutnya lewat Keputusan Presiden RI No. 59 tahun 1983 tanggal 29 April 1983 PT Pindad (Perindustrian TNI-AD) beralih status menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dengan nama PT Pindad (Persero). Pada 2002 PT Pindad (Persero) beralih di bawah pembinaan Kementer

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah konsentrasi dalam membenahi bisnis mutiara Indonesia, mulai dari perbaikan kualitas mutiara hingga penyerapan tenaga kerja. “Pemerintah sangat konsen dengan 4 hal, yakni, bisnis mutiara kita akan perbaiki ke depan, serapan tenaga kerja harus dipastikan untuk kepentingan masyarakat lokal, tenaga ahli kita harus transfer knowledge (pengetahuan) kepada masyarakat lokal secara pelan-pelan, dan berikutnya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal,” kata Plt Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan Maman Hermawan, saat konferensi pers di Sate Khas Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015). Maman menambahkan, bukti konsentrasi pemerintah meningkatkan bisnis mutiara, ditunjukkan dengan tujuh dukungan dari KKP. Pertama, pembangunan Broodstock Center (induk pusat) kekerangan di Bali. Kedua, pembentukan dan penguatan Sub Komisi Mutiara Indonesia (SKMI), Yayasan Mutiara Laut Indonesi