bewitono

JAKARTA, KOMPAS  Hasil uji petik yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional pada tahun lalu di 13 kota di Indonesia menunjukkan hanya 46 persen produk yang beredar di pasaran menerapkan SNI kategori wajib. Data Kementerian Perdagangan bahkan lebih rendah, yaitu 42 persen. Produk yang wajib berlabel SNI tetapi belum mencantumkan SNI sebagian besar berupa peralatan listrik dan kabel. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad, Jumat pekan lalu. Saat ini BSN telah menetapkan 201 SNI yang masuk klasifikasi wajib. Sekitar setengahnya merupakan SNI untuk produk. Produk yang wajib ber-SNI termasuk juga helm dan tabung gas, kompor, dan ban mobil. Menurut dia, hal ini disebabkan empat faktor. Kemungkinan standarnya belum dapat diterapkan industri karena keterbatasan sarana produksi. Selain itu tata cara sertifikasi tidak diterapkan dengan benar oleh lembaga sertifikasi produk. Hal lain adalah pembinaan industri be...

Oleh : John Helmi Mempi (Doekoen) *  Pembentukan UU Tahun 1999~2004 Yang Disponsori Oleh Lembaga Asing: * American Group 1. UNDP (United Nations Development Programm). 2. World Bank. 3. IMF. 4. ADB (Asian Development Bank) 5. Nathan Associates, kInc. 6. Checchi & Company Consulting, Inc. 7. REDE European & Australian Group: 1. ODA (Official Development Assistance). 2. EU-MEE (European Union). 3. HDC (Henry Dunant Center). 4. Delegation Of The European Commission To Indonesia. 5. CGI (Concultative Group on Indonesia). 6. AUSAID. 7. The Asia Foundation Yang Bertindak Sebagai Operator Bersama LSM Lokal: 1.    Partnership for Goverment Reform (PGR). 2.    USAID Partner: 1.    ELLIPS (Economic Law & Improved Procurement System) Project, 2.    NDI (National Democratic Institute). 3.    PEG (Partnership For Economic Group), 4.    IFES (International Foundation F...

Senin  (17/4) atau dua hari  jelang Pilkada DKI putaran kedua, di Istana kepresidenan berlangsung sebuah pertemuan penting. Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh alim ulama. Pertemuan itu luput,  atau setidaknya kurang mendapat perhatian media. Maklumlah suasana Jakarta saat itu sedang tegang dan semua terfokus  pada hari H pencoblosan. Dilihat tokoh yang hadir dan agenda yang dibicarakan, sesungguhnya  pertemuan tersebut sangat menarik. Dari kalangan alim ulama dan cendikiawan muslim yang  hadir  antara lain Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ustadz Yusuf Mansyur, Ustadz Arifin Ilham, Jimly Asshiddiqqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan  Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Presiden didampingi beberapa stafnya, antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Selain beberapa agenda termasuk pilkada DKI, agenda yang dibicarakan adalah rencana pemerintah melakukan bagi-bagi lahan milik para taipan/kon...